Danang Widoyoko, Luki Djani, Adi Irawan, Agus Sunaryanto, Febri Katong Hendry
ICW, 2006
Rp 20.000
Karena sudah terstruktur dan membudaya, korupsi di sektor pelayan publik, seperti pendidikan, tidak dapat dilawan dengan penegakan hukum semata. Korupsi sebaiknya diberantas dengan menata kembali birokrasi pelayanan publik dalam suatu sistem yang tidak memberikan peluang sama sekali terhadap praktek korupsi. Tetapi, pembaruan birokrasi juga tidak mudah dilaksanakan mengingat struktur korupsi yang sudah terbangun di hampir semua sektor pelayanan publik. Dalam situasi seperti ini peran masyarakat menjadi sanagt penting. Masyarakat adalah korban dari tindak pidana korupsi dan karena itu masyarakat memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan perlawanan.
Bagaimana caranya? Salah satu metode yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk melawan korupsi adalah kartu laporan warga. Kartu laporan warga dapat memberikan penilaian terhadap kualitas dan tingkat korupsi dalam pelayanan publik. Melalui kartu laporan, masyarakat dapat memperoleh gambaran utuh tentang kondisi pelayanan publik yang seharusnya merupakan hak masyarakat sebagai warga negara. Mengingat pentingnya kartu laporan tersebut, ICW terdorong untuk membuat buku ini sebagai panduan. Panduan ini disusun dari berbagai bahan bacaan dan kegaiatan pelatiahn metode kartu laporan warga yang telah ICW lakukan diberbagai tempat dengan berbagai organisasi non-pemerintah yang peduli dengan persoalan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan.
