Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin
Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban
ICW, ICJR & Koalisi Perlindungan Saksi, Maret 2007
ISBN 978-979-1434-00-3
x + 39 halaman
Rp 10.000
UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 tahun 2006 memberikan perlindungan berupa ganti rugi yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sedangkan restitusi merupakan ganti rugi kepada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.
Meskipun pemberian kompensasi dan restitusi sudah diatur dalam UU PSK, tetapi hak korban tersebut belum bisa terwujud karena instrumen pendukungnya belum terwujud. Salah satu yang vital adalah terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga inilah yang akan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk dalam proses pemberian kompensasi dan restitusi yang menurut UU PSK akan dilakukan setelah ada penetapan dari pengadilan atas permohonanan dari LPSK.
Posittion paper ini berupaya melakukan kajian dan analisa kompensasi dan restitusi di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kompensasi dan restitusi, baik secara teoritis, yuridis, dan praktis. Dan diharapakan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi kompensasi dan restitusi kepada korban. Dan memberikan sejumlah rekomendasi untuk mendorong perbaikan regulasi yang akan membuat pemenuhan kompensasi dan restitusi kepada korban lebih terjamin.
silahkan klik disini untuk mengunduh filenya
