Utang yang Memiskinkan : Studi Kasus Proyek Bank Dunia di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah July 21, 2008

Coen Husain Pontoh, Ade Irawan, Adnan Topan Husodo, Heni Yulianto, Sholihatun Kiptiyah
ICW, April 2002
138 p

Sebagian besar studi mengenai dampak utang luar negeri didasarkan pada studi makro. Buku ini mengetengahkan pendekatan berbeda dengan penelitian studi kasus., Peneliti masuk ke desa penerima utang, berinteraksi dengan mereka yang terlibat dalam utang, dan melihat bagaimana proses/mekanisme utang berlangsung.

Lewat penelitian demikian kita diajak melihat bagaimana korupsi sudsah sedemikian merasuk ke tingkat paling kecil dan menjadi budaya yang dianggap wajar. Kita bisa membaca kisah-kisah penerima utang, bagaimana mereka gagal mengelola utang, mereka yang hidupnya tidak berubah setelah menerima utang, bahkan terjerat dalam lilitan utang.

Kisah yang bukan hanya menyentuh tetapi juga mmenyadarkan kita betapa aneka bantuan luar negeri itu hanya menguntungkan segelintir orang lewat praktik korupsi. Terang-terangan atau tersembunyi. Besar atau kecil.

catatan : habis, hanya bisa di copy dari perpustakaan atau download di sini

Menyingkap Tabir Mafia Peradilan June 30, 2008

Wasingatu Zakiyah, Danang W, Iva Kasuma, Ragil YE
ICW, 2002
xx + 248 halaman

Frustasi kita terhadap fenomena korupsi di Indonesia lengkaplah sudah. Seandainya ada wahana untuk menumpahkan kekesalan itu barangkali meledaklah sudah wadah itu. Rangking negeri ini di bidang korupsi selalu tetap saja sepuluh besar terkorup papan atas, kalau tidak boleh dibilang terus naik. Cara apalagi yang masih manjur dipakai untuk memerangi praktek korupsi? Hampir enam tahun gerakan antikorupsi di Indonesia telah berjalan. Hampir empat tahun undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dibuat. Bahkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sudah terbentuk. Tetapi semua seakan tidak ada artinya sama sekali. Bahkan caturwangsa penegak hukum pun seakan tak berdaya sama sekali.

Lebih dari itu, korupsi telah menggerogoti institusi penegak hukum itu. Tidak percaya? Inilah buktinya. Buku hasil penelitian di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Samarinda ini memang mencoba membeberkan bagaimana praktek korupsi telah menjadi kerak di lembaga peradilan kita. Selama ini kita menyadari parahnya kondisi itu. Namun kita tak bisa bahkan tak berani mengungkapnya. Bahkan saking susahnya, kita menganggapnya sebagai hal yang biasa. Sangat biasa. Jadilah hantu mafia peradilan. Nah, penerbitan buku Menyingkap Tabir Mafia Peradilan ini bisa jadi pencapaian yang berarti dalam rangka membongkar praktik korupsi di institusi peradilan ini.

Lebih parahnya, bahwa lembaga peradilan adalah institusi yang memproses tindak pidana korupsi itu sendiri. Tapi jangan kaget, Partnership Goverment Reform in Indonesia pada tahun 2001 telah melakukan survey tentang korupsi di beberapa sektor di Indonesia. Hasil survey yang kemudian menjadi pijakan awal buku ini menyimpulkan bahwa 63,99 % lembaga terlapor ke Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga peradilan (hal. 13). Inilah ironisnya. Di dalam tiga bab buku ini dibeberkan secara jelas bagaimana jual beli kasus, penyuapan hakim, di peradilan pidana, perdata dan niaga terjadi sedemikian sistemik di Indonesia. Celah-celah terjadinya suap itu tertata rapi di setiap tahap beracara di peradilan. Dan secara vertikal bisa dilakukan di manapun. Di Jakarta, Yogyakarta, Medan atau di Merauke.

Catatan: stok habis hanya bisa di copy dari perpustakaan

Modul Pemantauan Dana Kampanye June 30, 2008

Luky Djani, IB Fahmy Badoh, Adnan Topan Husodo, Ahsan Jamet Hamidi
ix + 100 halaman

Pendanaan politik adalah isu pemilu yang jarang mendapat perhatian serius. Walaupun di permukaan kenyataan akan potensi kecurangan yang muncul akibat tidak adanya akuntabilitas keuangan politik jelas terlihat dan kerap menimbulkan keresahan. Katakanlah praktek kampanye pejabat tinggi negara yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, seperti mobil dinas, birokrasi sebuah instansi atau bahkan dana taktis instansi pemerintah yang notabene adalah dana negara.

Pendanaan politik sangat erat kaitannya dengan wacana politcal inequality (ketidaksamaan dalam politik) dimana sistem yang ada seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua kekuatan politik untuk bersaing di dalam pemilu tanpa pilih kasih; antara partai besar dan partai kecil, antara partai lama dan partai baru, serta partai berkuasa dan partai tidak berkuasa.

Koalisi Pemantauan Dana Kampanye yang terdiri dari ICW dan TII menyusun modul pemantauan dana kampanye ini agar dapat dijadikan instrumen pemantauan dana kampanye bagi masyarakat.

Catatan: stok habis hanya bisa di copy dari perpustakaan