Buruk Wajah Pendidikan Dasar : Riset Kepuasan Warga Atas Pelayanan Pendidikan Dasar di Jakarta, Garut dan Solo June 30, 2008

Ade Irawan, Agus Sunaryanto, Febri Hendri & Luky Djani

ICW, [2007]

x +82 halaman

Rp 22.500

Pendidikan yang berkualitas merupakan hak setiap warga negara. Persoalannya adalah bagaimana kita, sebagai warga negara untuk memenuhi hak kita atas pelayanan dasar yang berkualitas. Dalam konteks negara yang cenderung abai terhadap hak dasar wraga negara, dibutuhkan kelompok-kelompok warga yang aktif (active citizen) untuk menagih hak tersebut.

Namun, upaya masyarakat dalam menuntut pelayanan pendidikan yang berkualitas hanya akan efektif apabila terorganisasi. Tuntutan akan lebih terdengar jika keluhan individual dapat diubah menjadi suara kolektif. Dalam hal ini, partisipasi dan kekuatan warga dapat didorong dan diperbesar melalui Citizen Report Card (CRC) atau kartu laporan warga, karena penilaian atas pelayanan publik melalui metode CRC ini dapat menggambarkan penilaian warga berdsarkan pengalaman mereka dalam memperoleh layaynan tersebut.

Dari pengalaman berinteraksi dengan pemberi layanan, masyarakat mempunyai kesan tentang kualitas pelayanan dan semua itu dapat mereka utarakan dalam kartu laporan warga. Di sini instansi pemberi layanan diposisikan sebagai ‘paseien’ yang diteliti, diagnosis, dan dibongkar kelemahan-kelemahannya dari perspektif warga penguuna layanan tersebut. Dengan demikian, CRC alat penuntut tersebut, bukanlah alat yang bersifat ilmiah semata, tetapi instrumen ini mampu mengumpulkan keluhan wrga terhadap kualitas layanan publik dan secara bersama menuntut hak atas pelayanan yang lebih baik.

Buku ini selain laporan peneilitian CRC juga merupakan upaya untuk mendorong partisipasi warga untuk menuntut pelayanan pendidikan yang lebih baik.

Saatnya Warga Melawan Korupsi : Citizen Report Card (CRC) untuk Pendidikan June 30, 2008

Danang Widoyoko, Luki Djani, Adi Irawan, Agus Sunaryanto, Febri Katong Hendry

ICW, 2006

Rp 20.000

Karena sudah terstruktur dan membudaya, korupsi di sektor pelayan publik, seperti pendidikan, tidak dapat dilawan dengan penegakan hukum semata. Korupsi sebaiknya diberantas dengan menata kembali birokrasi pelayanan publik dalam suatu sistem yang tidak memberikan peluang sama sekali terhadap praktek korupsi. Tetapi, pembaruan birokrasi juga tidak mudah dilaksanakan mengingat struktur korupsi yang sudah terbangun di hampir semua sektor pelayanan publik. Dalam situasi seperti ini peran masyarakat menjadi sanagt penting. Masyarakat adalah korban dari tindak pidana korupsi dan karena itu masyarakat memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan perlawanan.

Bagaimana caranya? Salah satu metode yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk melawan korupsi adalah kartu laporan warga. Kartu laporan warga dapat memberikan penilaian terhadap kualitas dan tingkat korupsi dalam pelayanan publik. Melalui kartu laporan, masyarakat dapat memperoleh gambaran utuh tentang kondisi pelayanan publik yang seharusnya merupakan hak masyarakat sebagai warga negara. Mengingat pentingnya kartu laporan tersebut, ICW terdorong untuk membuat buku ini sebagai panduan. Panduan ini disusun dari berbagai bahan bacaan dan kegaiatan pelatiahn metode kartu laporan warga yang telah ICW lakukan diberbagai tempat dengan berbagai organisasi non-pemerintah yang peduli dengan persoalan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan.

Korupsi Pemilu June 30, 2008

IbrahimFahmi Badoh & Luky Djani

ICW, 2006

ISBN 979-25-5278-2

xxx + 154 halaman

Buku ini merupakan penelitian ICW dan Transparency International Indonesia yang berkaitan dengan perhitungan pengeluaran dana kampanye partai dan kandidat presiden versi publik. Selain perhitungan pengeluaran dana kampanye, ICW juga melakukan pemantauan manipulasi dana kampanye dari laporan keuangan kampanye Presiden dan kasus-kasus politik uang (money politic) yang terjadi pada dua perhelatan besar pemilu, baik eksekutif maupun legislatif.

Buku ini mencoba mendeskripsikan hasil-hasil pemantauan tersebut yang dipisahkan menjadi dua hal, yaitu di sisi penerimaan (revenue) dan disisi pengeluaran (expenditures). Yang masuk dalam sisi penerimaan adalah deskripsi atas komposisi penyumbang partai politik dan dana dari rekening partai politik. Pada sisi pengeluaran, penjelasan lebih terfokus pada hasil-hasil pemantauan, baik pemantauan pengeluaran partai politik dan kandidat Pemilu 2004 dan fenomena politik uang terutama yang terjadi pada saat kampanye Pemilu 2004. Dengan demikian lingkup korupsi pemilu yang dimaksudkan dalam buku ini menyangkut politik uang, manipulasi laporan dana kampanye dan pelanggaran administratif Pemilu yang terutama menggunakan uang.

Buku ini berupaya menggambarkan segelintir fenomena yang terjadi dalam Pemilu 2004 yang mungkin belum mewakili semua fenomena yang terjadi. Diawal buku ini terdapat penjelasan singkat dan pisau analisis yang digunakan dalam membedah fenomena korupsi pemilu di sisi pengeluaran dan pemasukan. Dan diakhir buku terdapat beberapa persoalan sistem yang harus dibenahi dan menjadi rekomendasi untuk perubahan Undang-undang Politik terutama Undang-undang Partai Politik dan Pemilu ke depan.

Catatan: stok habis hanya bisa di copy dari perpustakaan