Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan bagi Saksi dan Korban : Usul Inisiatif Masyarakat July 1, 2008

Wahyu Wagiman, Syahrial Martanto Wiryawan, Supriyadi Widodo Eddyono, Emerson Yuntho

ICW, ICJR, Koalisi Perlindungan Saksi, Desember 2007

Xii, 112 p

Rp 25.000

Naskah akademis ini disusun dalam rangka memberikan dasar-dasar pemikiran dan konseptual bagi penyusunan: 1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penentuak kelayakan, jangka waktu atau besaran baiya pemberian bantuan bagi saksi dan atau korban ; dan 2) RPP tentang prosedur pemberian kompensasi dan restitusi.

Naskah ini akan memeberikan arahan mengani materi-materi apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam peraturan pmerintah, yang diharapkan akan memeberikan landasan operasional yang jelas dan rinci bagi pelaksanaan pemberian kompensasi dan rstitusi, serta bantuan bagi saksi dan korban sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Naskah akademis dan RPP yang telah disusun ini dapat dikatakan sebagai naskah RPP alternative sebagai usul inisitaif masyarakat, mengingat pemerintah juga sedang menyusun RPP untuk substansi yang sama. Harapannya apa yang telah dihasilkan oleh Koalisi Perlindungan Saksi dapat menjadi referesni atau acuan bagi tim penyusun dari pemerintah.

Meretas Asa dari Hakim Agung Baru 2007 July 1, 2008

Zainal Abidin, Hasril Hertanto, Arsil, Fulthoni, Emerson Yuntho, Illian Deta Arta Sari

ICW, Agustus 2007

ISBN 978-979-1434-03-4

xii + 113 halaman

Rp 20.000

Tahun 2007, proses seleksi yang dilakuakn oleh Komisi Yudisial dan dilanjutkan oleh DPR-RI akhirnya menghasilkan 6 (enam) Hakim Agung di Mahkamah Agung. Keenam Hakim Agung itu adalah Hatta Ali (Dirjen Badan Peradilan Umum MA), Prof. Komariah E. Sapardjaja (guru besar Unpad), Mochtar Zamzani (Ketua PT/KPT agama Palembang), Zaharuddin Utama (KPT Manado), Mohammad Saleh (Wakil KPT Tanjung Karang), dan Prof Abdul Gani Abdullah (mantan kepala BPHN).

Selama proses seleksi calon Hakim Agung berlangsung, penting dicermati apa yang disampaikan oleh 6 hakim agung terpilih seperti visi, misi, agenda pembaruan dan pemberantasan korupsi, atau janji-janji kelak jika menjadi Hakim Agung. Hal tersebut penting diketahui oleh publik sebagai evaluasi terhadap proses seleksi yang akan datang.

Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan yang telah ‘mengawal’ proses seleksi calon Hakim Agung mulai dari Komisi Yudisial hingga Komisi III DPR RI. Ada dua tujuan utama penerbitan buku ini yaitu melakukan penilaian sekaligus memberikan indormasi kepada publik mengenai proses, hasil seleksi dan profil Hakim Agung hasil seleksi tahun 2007. Kedua, merekam visi dan misi, janji, komitmen, dan agenda para Hakim agung 2007 yang terpilih sehingga masyarakat suatu saat dapat menagihnya sebagai bagian dari pengawasan dan upaya menuju peradilan yang bersih dan berwibawa.

Jangan Pilih Calon Hakim (Agung) Busuk : Panduan Tracking Calon Hakim Agung July 1, 2008

Emerson Yuntho, Muji Kartika Rahayu, Illian Deta Arta Sari

ICW, Agustus 2007

viii, 98 halaman

Rp 20.000

Dari beberapa seleksi calon hakim agung, maupun pejabat publik lainnya di bidang hukum, hal yang selalu dikeluhkan oleh panitia seleksi dan anggota DPR RI umumnya seragam yaitu minimnya masukan atau laporan dari masyarakat mengenai track record (rekam jejak) calon hakim agung atau pejabat publik yang nantinya akan diseleksi.

Pada dasarnya beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan dalam setiap pemilihan calon hakim agung maupun pejabat publik bidang hukum telah memberikan kontribusi dengan terlibat melakukan investigasi dan memberikan laporan mengenai track record kepada panitia seleski maupun anggota DPR RI. Namun seringkali hasil yang diberikan tidak maksimalkan secara baik oleh kedua lembaga tersebut dalam proses seleksi.

Untuk menghindari ‘pembelian kucing dalam karung’ maka ICW mengambil inisitaif membuat panduan tracking yang dikhususkan untuk poses seleksi calon hakim agung. Panduan ini pada dasarnya merupakan penambahan dan penyesuaian dari beberapa panduan yang telah dibuat olah Koalisi LSM untuk Pemantau Peradilan dalam melakukan penelusuran terhadap beberapa calon pejabat publik.

Law of Republic of Indonesia Number 13 Year 2006 on Witnesses July 1, 2008

ICW, April 2007

iv, 31 p

Rp 5.000

click here to download