Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban December 17, 2008

Supriyadi Widodo Eddyono, Syahrial Martanto Wiryawan, Wahyu Wagiman, Emerson Yuntho ; editor: Illian Deta Arta Sari & Febri Diansyah

Jakarta : ICW & ICJR, 2008
xv, 136 p
ISBN 978-979-1434-04-1

Rp

Buku ini merupakan sebuah kajian yang bertujuan untuk melakukan pemetaan awal terhadap LPSK, menemukan berbagai kendala kelembagaan dan mencari jalan keluar dalam bentuk catatan atau rekomendasi yang bersifat umum.

Dalam melakukan pemetaan kelembagaan LPSK, kajian dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa referensi yang diambil dari berbagai sumber seperti beberapa regulasi yang relevan yang terkait perlindungan saksi maupun lembaga negara, beberapa artikel terkait dengan perlindungan saksi dan korban serta komparasi dengan komisi-komisi yang telah ada di Indonesia maupun lembaga perlindungan saksi di berbagai negara.

Pokok-pokok pikiran yang ada dalam buku ini diharapkan dapat membantu pemerintah maupun anggota LPSK nantinya dalam menyiapkan cetak biru (blue print). Sehingga lembaga ini dapat bekerja secara maksimal dalam menetapkan strategi dan prioritas kerja dalam membantu aparat penegak hukum dalam mentuntaskan suatu perkara dan hasilnya dapat memberikan rasa keadilan kepada saksi dan atau korban.

Main Opinions on Drafting the Blue Print for Witness and Victim Protection Institution December 17, 2008

Supriyadi Widodo Eddyono, Syahrial Martanto Wiryawan, Wahyu Wagiman, Emerson Yuntho ; editor: Illian Deta Arta Sari & Febri Diansyah

Jakarta : ICW & ICJR, 2008
xv, 124 p
ISBN 978-979-1434-04-1

Rp

The objective of the study regarding the main idea of this book is to establish the initial mapping for LPSK, to find the obstacles faced by the institution, and to look for the solution in form of remarks and general recommendations.

In mapping the LPSK as an institution, the research was conducted by collecting some references that were taken from various sources such as regulations that are relevant to witness protection, state institution, articles related to witness and victims protection, as well as comparison with the existing commission in Indonesia and witness and protection institution in other countries.

We expect the main ideas of this book could asssist the government of the members of LPSK in preparing the blue print of LPSK. Therefore, after the establishment of LPSK, this institutions would be able to function maximally, to implement their strategies and their working priorities. Hence, they would be able to assisst the law enforcer in finishing a case and would provide justice for the witness and the victims.

Roadmap KPK 2007-2011 : Menuju Pemberantasan Korupsi yang Lebih Efektif July 21, 2008

Adnan Topan Husodo
ICW dan Koalisi Pemantau Peradilan, 2008
v, 47 p

Roadmap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2007-2011 adalah sebuah ide yang dikonstruksikan dari berbagai kegiatan evaluasi, diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai stakeholder untuk memberikan perspektif ke depan dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Tanpa arah yang strategis, pemberantsan korupsi hanya akan menyentuh permukaan masalah tanpa bisa membasmi akarnya.

Sangat berartinya roadmap ini karena bangunan gagasan yang ada didalamnya merupakan hasil dari refleksi atas program pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan KPK era sebelumnya. Berbagai kelemahan yang ditemukan, sekaligus kekurangan yang muncul menjadi pijakan untuk melihat agenda pemberantasan korupsi ke depan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Meskipun demikian, roadmap ini tidak hanya dimaksudkan untuk KPK, melainkan dapat juga diadopsi oleh aparat penegak hukum lain yang secara khusus memiliki tugas dan tanggungjawab dalam memberantas korupsi.

download di sini